POLITIK DINASTI DI NEGERI DEMOKRASI

Jakarta - Jelang pemilu 2014, banyak pihak yang mengkhawatirkan akan tumbuhnya lagi disnati politik di pemerintah Indonesia. Untuk itu, Sindo Radio Network membahas masalah ini dengan sejumlah petinggi partai termasuk pengamat politik dari LIPI, dengan tema "politik dinasti di negeri demokrasi"

Menurut pengamat politik dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia atau LIPI, Siti Zuhro, saat ini ada dua unsur yang mempengaruhi pemerintahan yakni role model dan politik dinasti.

Lebih lanjut, Siti Zuhro menyetujui, dari kepemimpinan di Indonesia harus ada role model-nya. Karena ini, untuk menjalankan dan kepemimpinan kepala negara bisa lebih baik, dan pemilu mendatang harus ada kombinasi dari pimpinan yang ada. Yang memiliki kepribadian seperti Soekarno, khususnya dalam hal membangkitkan semangat masyarakat indonesia. Selain itu, bisa juga diambil hal baiknya, seperti dari Soeharto, Habibie, dan Gusdur.

Sementara, dari dinasti politik yang dikhawatirkan ada, dijelaskan Siti Zuhro, ada pendekatan tersendiri bisa diatasi, yakni bagaimana kita memahami arti demokrasi dalam konteks eksistensi patrionalisme. 

Berbeda dengan rachlan nasidik, politisi dari partai demokrat, yang menyatakan bahwa partainya tidak tertarik sama sekali dengan politik dinasti dan ini dibuktikan dari pernyatan presiden SBY yang tidak mengizinkan anggota keluarganya maju pada pemilu Presiden 2014 mendatang. Selain itu, partainya memastikan masih banyak bibit anak bangsa yang bisa memimpin bangsa indonesia.

Pandangan lain juga disampaikan, Firman Jaya Daeli, politisi PDIP, yang menyatakan adanya disnati politik ini justru bisa dibuat sedemikian rupa, dengan kesadaran dari smua, namun tetap dengan kontrol dari masyarakat agar semua bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sementara, saat ini persoalnya, tidak ada teori politik umum yang bisa menjelaskan dalam demokrasi Indonesia. Selain itu, keterbukaan politik tidak semua masyarakat bisa memahaminya.

Politisi Partai Golkar, Indra Jaya Piliang, menyebutkan seharusnya dinasti politik ini tidak perlu diperdebatkan, agar hilang. Karena, dinasti politik ini sudah bagian dari negara Indonesia sejak dulu, dari sistem kerajaan yang ada. Namun, keberadaan dinasti ini jangan sampai berdampak negatif dalam politik, dan juga jangan sampai terjadi perebutan dinasti yang merugikan masyarakat dan negara. Untuk itu, dinasti politik ini sudah menjadi kultural, tetapi tetap jangan sampe sistem dinasti ini menjadi sesuatu yang struktural dan jangan sampe ini mempengaruhi pertarungan politik yang menjadi perhatian masyarakat banyak.

Namun, dalam pandangan para pembicara tadi, pengamat politik LIPI menyatakan bahwa apa yang dibahas ini (dinasti politik, dinegeri demokrasi) menjadi paradoks. Karena Satu sisi negara telah jalankan demokrasi tapi sisi lain demokrasi itu justru menyuburkan politik dinasti.

Kehidupan politik di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari budaya politik. Sementara budaya Indonesia adalah patroinase. Tidak hanya di birkroasi ternyata tumbuh juga di partai politik.